Jakarta, RMOL. Menteri Agama Suryadharma Ali tidak setuju jika nikah sirri dikatakan sebagai legalisasi prostitusi. Dulu orang menikah cukup dengan ada penghulu. Mungkin zaman orangtua dulu, mereka nikah cukup dengan menghadirkan kyai, ada calon mempelai, wali, mahar, dan saksi.
"Apakah itu dianggap menghalalkan prostitusi?" tanya Suryadharma Ali.
Setelah ada undang undang, hal itu diatur oleh pengadilan agama. Orang menikah harus melalui pengadillan agama. Dengan demikian peristiwa pernikahannya itu tercatat.
Nikah sirri seperti itu, tanpa catatan sipil di Pengadilan Agama, tetap memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Dari sisi syariat itu tidak ada masalah, tetapi negara mengatur dengan undang-undang. Maka peraturan itu pun harus dipenuhi sesuai ketentuan UU.
Bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur nikah sirri? Suryadharma menyatakan langsung mencatatkan saja, tidak perlu nikah ulang. Jika diharuskan nikah ulang, berarti nikahnya tidak sah. Jika nikahnya tidak sah, kalau mereka sudah punya anak, berarti anaknya hasil zina.
"Itu tidak benar," tegas Suryadharma.
Soal pemidanaan pelaku nikah sirri, Suryadharma mengatakan hal itu baru berbentuk draf undang undang atau rancangan undang undang. Mungkin saja draf itu berubah dengan munculnya berbagai pandangan.
Selaku aparat pemerintah, Suryadharma menegaskan bahwa dirinya adalah pelaksana undang-undang. Apapun yang sudah menjadi UU harus dilaksanakan. Ketika ditanya, jika nikah sirri bisa dipidanakan, berarti nikah sirri akan dilarang, Suryadharma menjawab tidak bisa dibilang seperti itu.
Sekali lagi, kata Suryadharma, itu baru berupa draf atau rancangan. Jadi rancangan itu berusaha menangkap berbagai pikiran, alasan, dasar filosofis, dan sosiologis.
"Saya belum tahu apakah itu akan disetujui atau tidak. Kita lihat saja nanti," tandas Ketua Umum PPP ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar